BLOG-TITLE-HERE

Jepang Kini: Menuju Penggratisan Tol Posted on 8 September 2009 by Alumni Unesa Tadi melihat TV di chanel 11. Dibahas permasalahan-permasalahan Jepang mendasar dalam hubungannya dengan kemenangan Partai Demokrat, partai yang didominasi oleh kaum muda Jepang. Ada empat permasalahan mendasar yang dibahas dalam bincang santai di TV itu yaitu penggratisan jalan tol, kemandirian pangan, pangkalan militer Amerika, dan perawat. Semuanya ini dibahas dalam rangka PR untuk pemerintahan baru. Empat permasalahan ini akan dikemukakan di sini dalam empat judul (satu-satu ya). Semoga saja bahasa Jepang saya tidak keliru dalam menangkap isi perbincangan itu. Kesan pertama tentang acara TV itu adalah betapa permasalahan yang dibahas itu sulit tapi penyajiannya begitu sederhana. Bahkan orang-orang yang diajak ngobrol itu adalah orang awam yang tidak tahu permasalahan berat yang dihadapi Jepang. Saya berharap TV Indonesia bisa membuat program obrolan diselingi penyajian data yang amat sederhana, sehingga orang awampun bisa mengerti permasalahan yang sedang dibahas. Dalam tulisan pendek ini akan mengulas beberapa poin yang sempat saya catat tentang penggratisan jalan tol di Jepang. Rupanya penggratisan tol ini menjadi program utama yang dikemukakan oleh partai Demokrat ketika kampanye. Pembangunan jalan tol di Jepang sudah dimulai pada tahun 1956. Biaya pembangunan diperoleh dari Bank Dunia. Jalan tol pertama yang dibangun itu adalah Tomei (Tokyo-Nagoya) dan Meishin (Nagoya-Osaka???). Kenapa ketika lewat jalan tol harus membayar, padahal kalau lewat jalan biasa tanpa bayar. Tentu saja jawaban sederhananya adalah untuk membiaya pembangunan jalan tol itu. Betul. Jepang harus mengembalikan pinjaman Bank Dunia untuk pembangunan tol tersebut. Sebenarnya pembayaran hutang Jepang kepada Bank Dunia sudah lunas pada tahun 1990, tapi kenapa sampai tahun ini kalau masuk tol masih harus tetap membayar? Ternyata kebijakan Jepang waktu itu adalah uang tol setelah tahun 1990 itu digunakan untuk membangun tol di seluruh Jepang. Dan tentu saja dengan uang tol itu tidak dapat untuk membangun tol seluruh Jepang, akibatnya Jepang masih harus mengutang. Mengutang kepada siapa? Kepada Masyarakat Jepang sendiri. Uang mana yang diutang untuk membangun tol itu. Jawabannya adalah uang “nganggur” yang ada di Bank Pos (yubin chokin). Hutang Jepang saat ini kepada masyarakat Jepang adalah 31 oku yen. 31 oku yen itu berapa nolnya…. embuh itungen dewe. (Uang yang ada di Bank Pos Jepang keseluruhan adalah 304 oku yen). Konon utang untuk pembangunan tol di seluruh Jepang ini, pemerintah baru akan bisa melunasinya sampai tahun 2050. Waduh suwene rek. La terus. Katanya jalan tol oleh partai demokrat akan digratiskan, mbayarnya pakai apa? Ya Apalagi kalau bukan dari pajak. Logikanya di mana? Kalau jalan tol digratiskan, biaya pengangkutan (yang tentu saja memakai jasa jalan tol) akan turun. Kalau biaya angkut turun otomatis barang-barang akan murah. Artinya, sandang pangan akan amat terjangkau oleh masyarakat Jepang. Tapi mekanismenya bagaimana? Embuh, yang jelas ndak dibahas dalam perbincangan itu. Kita disuruh melihat saja bagaimana pemerintahan baru Jepang (by Demokrat) akan mengelola masalah penggratisan jalan tol ini. Nagoya, Ramadhan 2009 Roni

The Australian Ingatkan Bahaya Website Hizbut Tahrir Indonesia dalam Perang Ideologi Melawan Kapitalisme Media The Australian (11/12) memuat artikel yang mengingatkan kemenangan dalam perang ideology merupakan kunci kemenangan dalam menghadapi kelompok Islam yang ingin memperjuangkan syariah dan Khilafah. Dalam artikel yang provokatif yang berjudul Islamists must be prevented from brainwashing kids , penulis melakukan kebohongan dengan mengkaitkan upaya penegakan syariah dan Khilafah sebagai tindakan terorisme . Kemudian dibangun logika untuk menang dalam perang melawan teroris ini adalah dengan mengalahkan ideologynya. Dalam Artikel yang ditulis Carl Ungerer ( director of national security at the Australian Strategic Policy Institute) tersebut dinyatakan : Agar suatu ideologi berkembang , ideolagi itu harus terus mencari anggota-anggota baru. Pada saat sebuah organisasi teroris generasi baru terbentuk, masyarakat internasional tampak tidak mampu lagi merespons secara komprehensif, dengan cara yang strategis.Untuk saat ini, perang global melawan teror telah terbagi antara 95 persen operasi militer dan 5 persen operasi ideologis. Hal itu harus dibalik, karena memenangkan perang ideologi lah yang akhirnya akan menentukan apakah kita berhasil atau gagal melawan gelombang terorisme keagamaan saat ini. Artikel ini juga secara khusus menulis tentang Hizbut Tahrir Indonesia. Meskipun diakui sendiri oleh penulis Hizbut Tahrir tidak menggunakan kekerasan dalam perjuangannya , penulis mengingatkan Hizbut Tahrir sebagai ancaman karena perjuangan ideologinya. Tertulis dalam artikel tersebut : Jumlah serangan teroris di seluruh dunia mungkin telah berkurang, tetapi ideologi korosif yang mendorong terorisme internasional terus memperoleh dukungan dari mulai Somalia hingga ke Filipina selatan. Dan fokus cuci otak ideologis ini semakin diarahkan kepada anak-anak. Di Indonesia, kelompok Islam radikal Hizbut Tahrir memfokuskan perhatiannya pada sekolah-sekolah, menyediakan bahan bacaan dan instruksi-instruksi yang menganjurkan para remaja ikut menggulingkan demokrasi sekuler dan diterapkannya Hukum Islam dan Khilafah. Meskipun organisasi-organisasi seperti itu berhenti untuk tidak mempromosikan kekerasan, hubungan radikalisasi antara propaganda dan terorisme telah menjadi mapan.Seperti memperluas cakupan internet, begitu juga cakupan luas dari pesan-pesan ekstrim. Artikel tersebut juga menyatakan bahaya website Hizbut Tahrir Indonesia yang mampu bersaing dengan organisasi berita global : Hizbut Tahrir Indonesia mengelola sebuah website yang canggih yang mampu bersaing dengan organisasi berita global. Remaja adalah pengguna terbesar internet, dan situs-situs jaringan sosial interaktif menyediakan kelompok teroris peluang-peluang baru untuk merekrut dan meradikalisasi mereka. Tuduhan terhadap HT sebagai pengemban ideologi perantara atau pemberi inspirasi bagi tindakan terorisme juga sangat lemah. Tidak ada uraian yang jelas dan detail, pandangan ideologi mana dari HT yang melegalkan penggunaan kekerasan dalam perjuangannya menegakkan Khilafah dan syariah. Kalau dikatakan memberikan inspirasi, ini juga jelas sangat kabur. Kalau setiap yang memberikan inspirasi disebut teroris, mestinya AS-lah yang paling layak disebut teroris karena sangat banyak aksi kekerasan merupakan reaksi dari kebijakan AS yang menindas di Dunia Islam. Artinya, AS bisa dianggap telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan terhadap Amerika seperti yang terjadi di Irak saat ini. Bukankah perlakuan kejam tentara AS di Penjara Guantanamo dan pembunuhan oleh tentara AS terhadap rakyat sipil di Irak, Afganistan dan lainnya adalah di antara faktor yang menimbulkan perlawanan terhadap AS? Tidak hanya di luar negeri, upaya pengaitan HT dengan terorisme juga dilakukan di dalam negeri. Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono dalam wawancara dengan TVOne (29/7/2009) berusaha mengaitkan terorisme dengan apa yang dia sebut sebagai wahabi radikal. Menurutnya, wahabi radikal merupakan lingkungan yang cocok (habitat) bagi terorisme. Hendropriyono lantas menyebut keterkaitan wahabi radikal dengan Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Semua tudingan itu tentu tidak benar. Hizbut Tahrir, dengan tetap menegaskan tentang kewajiban jihad untuk mengusir penjajah Barat dari negeri-negeri Muslim seperti Irak dan Afganistan serta Palestina, dan keutamaan mati syahid, telah menyatakan bahwa garis perjuangannya tidaklah dengan menggunakan kekerasaan/angkat senjata (non violence). Hal ini bisa dilihat secara terbuka dalam buku-buku rujukan HT seperti kitab Ta’rîf (Mengenal HT) atau Manhaj Hizb at-Tahrîr fî Taghyîr (Strategi Hizbut Tahrir untuk Perubahan). Hizbut Tahrir dalam hal ini berkeyakinan, bahwa jalan menuju cita-cita harus dimulai dari perubahan pemikiran, serta menyakini bahwa masyarakat tidak dapat dipaksa untuk berubah dengan kekerasan dan teror. Karena itu, garis perjuangan Hizbut Tahrir sejak berdiri hingga seterusnya adalah tetap, yaitu bersifat fikriyah (pemikiran), siyâsiyah (politik) dan wa la ‘unfiyyah (non-kekerasan). Prinsip ini dibuktikan di sepanjang aktivitasnya lebih dari 50 tahun sejak berdiri, HT tidak pernah sekalipun tercacat menggunakan kekerasan meskipun banyak penguasa yang bersikap represif terhadapnya. Dalam wawancara dengan Al-Jazeera, 17 Mei 2005, Craig Murray, mantan Duta Besar Inggris untuk Uzbekistan, mengatakan, “Hizbut Tahrir merupakan organisasi yang betul-betul tanpa kekerasan.” Soal penolakan HT terhadap kekerasan juga diakui oleh Jean-Francois Mayer, seorang penulis asal Switzerland dan sekaligus pengamat aliran-aliran agama modern, dalam makalah berjudul, “Akankah Hizbut Tahrir Menjadi al-Qaeda di Masa Mendatang?”, yang di publikasikan pada 08/09/2003 M, melalui kantor berita Roozbalt. Di situ ia menulis, “Dapat ditegaskan bahwa Hizbut Tahrir bukanlah gerakan perdamaian. Akan tetapi, pada fase ini Hizbut Tahrir tidak menggunakan kekerasan dalam berbagai aktivitasnya meskipun kritiknya dan seruannya sangat ekstrem. Sungguh amat mengherankan, banyak anggotanya yang benar-benar dapat mengontrol emosinya meskipun tekanan semakin bertambah.” Walhasil, upaya mengkaitkan Hizbut Tahrir dengan kekerasan merupakan upaya sia-sia yang penuh kebohongan dari Barat. Penyebabnya hanya satu , karena Hizbut Tahrir ingin menegakkan kembali syariah Islam dan Khilafah. Barat sangat mengerti Syariah dan Khilafah akan menghentikan penjajahan Barat di dunia Islam yang selama ini mereka eksploitasi. Syariah Islam juga akan menyelesaikan persoalan umat Islam di dunia bahkan manusia secara keseluruhan , yang akan membuat kapitalisme sebagai ideology busuk akan ditinggalkan manusia. Khilafah juga akan mempersatukan umat Islam diseluruh dunia dan membebaskan negeri-negeri Islam yang dijajah. Semua ini jelas sangat menakutkan bagi Barat sang Penjajah , tapi disisi lain akan membebaskan negeri Islam dari penjajahan Barat yang buas dan mengerikan (FW)

Ahad, 6 Desember 2009, HTI Chapter Kampus Surabaya menggelar Aksi terkait Skandal Bank Century. Aksi ini diikuti +300 massa, dari kampus ITS, UNESA, IAIN, UNAIR, ITATS, dll. Aksi yang dilakukan di depan Gedung Grahadi ini diisi orasi oleh Ust. Arif Firmansyah (Dosen FE Unair), Ust. Fikri Arsyad (Ketua DPD Kota Surabaya), diselingi Teatrikal gabungan dari berbagai kampus, dan dilanjutkan orasi oleh Ahsan (Chapter IAIN) Dalam Orasinya Ust arif Firmansyah dosen FE Unair menyatakan : “Kasus Century ini bukan lagi kebijakan, tetapi adalah perampokan oleh negara. Hal ini adalah konsekuensi Washington Consensus yang mengharuskan negara melindungi kepentingan swasta walaupun harus dengan “merampok” uang rakyat. Kasus-kasus seperti ini akan muncul lagi selama Kapitalisme, Neo Liberalisme masih bercokol dan satu-satunya solusi adalah dengan mengganti sistem yang ada dengan syariah dalam bingkai negara Khilafah yang akan menerapkan ekonomi Islam yang mampu menjaga hak ummat dan menjamin kesejahteraannya”. Teartikal dengan tema “Cent to RI” hanya satu sen untuk rakyat Indonesia, menggambarkan betapa tidak amanah dan korupnya rezim, dimana untuk kepentingan rakyat banyak mereka lamban dan pelit untuk mengeluarkan dana yang sejatinya adalah hak umat, tetapi untuk kepentingan kapitalis mereka ramai dan bersegera membantu problem mereka, walaupun itu harus dilakukan dengan merampok dan melakukan kebohongan publik. Aksi akhiri dengan dengan pembacaan Pres Release oleh Ust. Alvin Ketua LTJ DPD HTI Kota Surabaya.